Kapal Sitaan Teronggok Menunggu Rusak

KOMPAS/A HANDOKO

Kapal Vietnam yang digunakan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia, yakni di sekitar Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, ditangkap petugas dan ditarik ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Sabtu (29/5). Pencurian ikan di perairan Indonesia menunjukkan bahwa nelayan Vietnam semakin nekat. Mereka sebelumnya hanya berani mencuri di zona ekonomi eksklusif atau teritorial.

Kamis, 24 Juni 2010 | 04:44 WIB

Genderang perang terhadap nelayan-nelayan asing, penjarah kekayaan laut Indonesia, setiap tahun menghasilkan sekitar 250 kapal rampasan. Sayang, kapal sitaan dengan berbagai ukuran dan teknologi itu lebih banyak teronggok dimakan karat dan menunggu rusak.

Tak sulit mengenali kapal-kapal sitaan itu, yang sebagian berada di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, di pinggir Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Kapal yang pernah pongah mencuri ratusan ton ikan di perairan Indonesia dan mengirimkannya ke negara-negara asal nelayan tersebut kini sudah hilang kegagahannya.

Di Stasiun Pengawasan PSDKP ada sekitar 40 kapal sitaan, mulai dari kapal kayu berbobot mati 30 gross ton (GT) hingga kapal besi berbobot mati 300 GT. Sebagian besar dilengkapi alat tangkap pukat.

Kapal-kapal kayu umumnya merupakan rampasan dari nelayan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, sedangkan kapal besi umumnya rampasan dari nelayan China.

Kapal-kapal besi kini sudah berkarat di banyak tempat. Kapal-kapal kayu, selain badannya sudah lusuh, kondisi mesinnya memprihatinkan.

Kepala Bagian Tata Usaha PSDKP Pontianak Abdullah mengatakan, kapal-kapal dari China memiliki spesifikasi mesin yang berbeda dengan kapal Eropa. ”Kalau mesin kapal (China) itu rusak, sulit mencari suku cadangnya. Padahal, kalau lama tidak digunakan, mesin kapal bisa rusak,” kata Abdullah.

Teruji

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Adji Sularso mengatakan, kapal-kapal yang dirampas dan disita dari nelayan asing itu sudah teruji kekuatannya. ”Dari berbagai jenis kapal, semuanya mampu menjelajah perairan Indonesia dengan baik. Itu bisa menjadi salah satu parameter,” katanya.

Kapal-kapal yang ”dipaksa” menunggu rusak itu merupakan konsekuensi dari hukum pidana kita, yang menyebutkan bahwa kapal sitaan baru bisa dilelang jika perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal, butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dampaknya, nilai lelang kapal-kapal sitaan tersebut sangat rendah.

Direktur Kapal Pengawas pada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Willem Gaspersz mengatakan, nilai jual dalam lelang bisa turun hingga 80 persen akibat kondisi kapal yang rusak itu. ”Padahal, kapal sitaan dari nelayan asing itu relatif mahal, (harganya) mulai dari Rp 500 juta hingga belasan miliar rupiah,” kata Gaspersz.

Agar tak makin banyak kapal sitaan yang teronggok menunggu rusak, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil opsi hibah kepada kelompok nelayan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan layak didukung. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirim surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta pendapat dan saran hukum terkait langkah itu.

Opsi hibah tidak hanya akan meminimalkan kerusakan kapal sitaan, tetapi juga membantu memajukan kelompok-kelompok nelayan. Dengan opsi ini, setidaknya negara tidak perlu menganggarkan bantuan kapal baru. (A Handoko)

Sumber: KOMPAS

Posting Terkait